Dirjenpas dan 2 Orang Petugas Wali Pemasyarakatan Terima Penghargaan BNPT Awards 2023

Jakarta, INFO_PAS, - Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitinga terima Penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Awards sebagai Mitra Pelaksana Deradikalisasi dalam Lapas. Penghargaan diberikan dalam Acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 BNPT RI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Penghargaan diberikan oleh Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. 

Dirjenpas bersanding dengan beberapa Pejabat negara lainnya diantaranya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menerima  penghargaan kategori Pelaksana Sinergisitas, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan dalam bidang Penegakkan Hukum. Kemudian, Kepala Departemen Khusus 88 Anti Teror Polri, Irjen Marthinus Hukom sebagai Pelaksana Deradikalisasi Luar Lapas, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo sebagai Pelaksana Pemulihan Korban.

Baca juga: Luluk Nur Hamidah Desak Pemerintah Percepat PP-Perpres Turunan UU TPKS

Selain itu, sejumlah pejabat lain juga memperoleh penghargaan yang serupa, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, CEO Bukalapak Willix Halim dan Direktur Utama BRI Sunarso dalam acara puncak Syukuran Peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 Badan Nasional Terorisme RI dengan tema ‘BNPT Hadir Untuk Negeri, Indonesia Damai Menuju Indonesia Emas’.

“Thank you for allout support to fight against terrorism, ”ucap Komjen Rycko kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang telah berjuang dan berpartisipasi dalam usaha melawan terorisme di negeri tercinta Indonesia, khususnya kepada para pejuang Penerima Awards BNPT RI. 

Baca juga: Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly: Tahun 2022 Tahun Hak Cipta Dan Peluncuran POPHC

Ia melaporkan bahwa kasus serangan teror di Indonesia terus menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2023. “Penurunan itu sangat tajam hingga mencapai indeks 89, 4%. Hingga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin baik dalam kategori medium impacted, ” lanjutnya. 

Menurutnya hal itu dikarenakan semakin gencar dan masivnya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri yang didukung oleh TNI dan seluruh lembaga terkait termasuk Pemasyarakatan beserta masyarakat. 
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpesan kepada BNPT untuk lebih memperkuat kolaborasi melalui pendekatan multipihak. “Tangkal terorisme secara berjemaah, atau dilakukan secara bersama-sama, " ujar Ma'ruf. 

Baca juga: Sufmi Dasco Apresiasi Keterbukaan Polri Kirim 136 Personel Terlibat Narkoba ke Brimob

Dia meminta, BNPT meneruskan langkah-langkah kontraradikalisasi untuk menangkal berkembangnya paham radikal. Terus melakukan deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar radikalisme dengan bekerja sama bersama kementerian dan lembaga lainnya.

Terakhir, Wakil Presiden mengajak BNPT dan semua pihak untuk melakukan monitor dan mengawasi media sosial, terutama menjelang Pemilu 2024. Sebab, dia menilai gerakan radikal terorisme berpotensi tumbuh subur menjelang pemilu.
"Pahami segala bentuk risiko, agar tidak dimanfaatkan oleh kaum intoleran untuk memengaruhi dan memecah belah umat. Cegah penyalahgunaan media sosial agar tidak menjadi tempat yang subur bagi narasi-narasi intoleran dan ujaran kebencian, " pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, BNPT juga Anugrahkan penghargaan kepada 2 orang Wali Pemasyarakatan Berprestasi  dari narapidana teroris yang telah bekerja dengan sangat baik dalam membina dan mewujudkan iklim deradikalisasi di dalam Lapas tempat ia bekerja. Memberikan kontribusi yang besar dalam proses deradikalisasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme. Mereka adalah Bambang Sugianto, Wali Pemasyarakatan dari Laps Kelas I Surabaya dan Gagah Prio Utomo, Wali Pemasyarakatan dari Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda Ingatkan Urusan Pertanahan yang Belum Selesai Kepada Menteri ATR Baru