Usulan Integrasi dan Tahanan Pendamping Sesuai SOP, Lapas Tembilahan Gelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan

Tembilahan - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang diketuai oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), Sigit Pramono menggelar sidang TPP, Selasa (27/06/2023).  Tampak hadir sejumlah Pejabat Eselon IV (Empat) dan Eselon V (Lima) dan Wali Pemasyarakatan (Walipas) yang tergabung dalam TPP dihadapan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti sidang. 

Melalui Plh. Kasi Binadik, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Hari Winarca, mengungkapkan bahwasannya Hak Asimilasi dan Integrasi merupakan hak yang melekat apabila kewajiban telah dilaksanakan oleh WBP.

Baca juga: Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

“Hak Asimilasi dan Integrasi merupakan hak yang melekat apabila saudara-saudara telah menunaikan kewajiban terlebih dahulu yakni berkelakuan baik dan kooperatif selama mendapatkan pembinaan di Lapas ini, " pungkasnya.

Oleh sebab itu, Plh. Kasi Binadik menghimbau agar seluruh WBP tidak melakukan pelanggaran apapun yang dapat menjadi penyebab dicabutnya usulan pengurusan integrasi ataupun tahanan pendamping (Tamping).

Baca juga: Diskusi Dengan Try Sutrisno, LaNyalla Terima Mandat Kembalikan UUD 1945

"Oleh sebab itu, saya mohon agar saudara dapat menjaga diri dengan baik untuk tidak melanggar peraturan apapun sehingga seluruh hak saudara dapat diperoleh dengan baik pula, ” himbaunya.

Plh. Kasi Binadik menambahkan bahwasannya seluruh WBP akan difasilitasi untuk memperoleh hak integrasi secara gratis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca juga: Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022

"Seluruh saudara Warga Binaan akan difasilitasi secara gratis untuk dapat melakukan pengurusan PB, CB, CMB, dan Asimilasi. Oleh sebab itu, saya berharap kalian seluruhnya kooperatif untuk mematuhi aturan main yang ada, " tutupnya.

Total sebanyak 23 orang WBP mengikuti sidang TPP dengan lancar, tertib dan kondusif pada hari ini.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945